Pembangunan yang semakin maju belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Di satu daerah, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum mungkin berkembang lebih cepat, sementara daerah lain masih menghadapi berbagai keterbatasan. Perbedaan kondisi inilah yang menjadi perhatian tim peneliti Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam mengkaji ketimpangan pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo serta peran anggaran pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian berjudul “Pemetaan Ketimpangan Spasial IPM dan Efektivitas Belanja Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo” tersebut dipimpin oleh Sri Indriyani S. Dai, S.E., M.E., bersama Prof. Dr. Syarwani Canon, M.Si., Dr. Melizubaida Mahmud, S.Pd., M.Si., Siti Khairunnisa Rahman, dan Siti Rahmadita Pasila. Penelitian ini didanai melalui Program RAKPT Skema Riset Akselerasi Publikasi Internasional (RAPI) PNBP/BLU Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2026.

Dalam kajian ini, tim peneliti melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di enam kabupaten/kota di Gorontalo, yaitu Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Data selama sepuluh tahun, mulai 2015 hingga 2024, digunakan untuk memahami perkembangan kualitas pembangunan manusia sekaligus melihat perbedaan capaian antardaerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata IPM Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Pada 2015, angkanya berada di 62,24 dan meningkat menjadi 68,88 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia selama satu dekade terakhir. Namun, peningkatan rata-rata tersebut tidak serta-merta berarti seluruh daerah telah mencapai perkembangan yang sama.

Melalui pemetaan wilayah, peneliti menemukan bahwa capaian pembangunan manusia di suatu daerah memiliki keterkaitan dengan kondisi daerah di sekitarnya. Wilayah dengan capaian IPM relatif tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah yang juga memiliki capaian tinggi. Sebaliknya, beberapa daerah dengan capaian relatif rendah berada berdekatan dengan daerah yang menghadapi kondisi serupa.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan manusia tidak selalu berdiri sendiri dalam batas administrasi suatu daerah. Kondisi wilayah sekitar juga perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan pembangunan. Karena itu, upaya mengurangi ketimpangan membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan karakteristik dan hubungan antardaerah.

Selain memetakan ketimpangan, penelitian ini juga menelaah penggunaan anggaran pemerintah pada sejumlah sektor, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan perlindungan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, serta perumahan dan fasilitas umum memiliki hubungan positif dan signifikan dengan peningkatan IPM.

Di antara sektor yang dianalisis, belanja kesehatan menunjukkan hubungan paling kuat dengan capaian IPM, disusul belanja pendidikan dan infrastruktur. Temuan ini memperlihatkan pentingnya dukungan anggaran terhadap layanan kesehatan, kesempatan memperoleh pendidikan, serta ketersediaan fasilitas dasar dalam mendorong kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, belanja pada sektor ekonomi dan perlindungan sosial belum menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap IPM dalam model penelitian ini. Hasil tersebut tidak berarti kedua sektor tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Namun, berdasarkan data dan pendekatan yang digunakan, pengaruhnya terhadap capaian IPM belum dapat dibuktikan secara statistik.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah penggunaan anggaran. Peningkatan alokasi belanja perlu disertai dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi setiap wilayah. Daerah dengan capaian pembangunan yang masih tertinggal membutuhkan perhatian dan strategi yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Penelitian ini menghasilkan sejumlah luaran, antara lain peta ketimpangan IPM antarkabupaten/kota, model analisis pembangunan wilayah, serta policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Tim peneliti juga menyusun buku ilmiah ber-ISBN dan telah mengajukan artikel hasil penelitian ke Journal of Regional and City Planning yang diterbitkan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan terindeks Scopus Q3.

Melalui penelitian ini, UNG berupaya memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai tantangan pembangunan manusia di Gorontalo. Pemetaan ketimpangan dan kajian penggunaan anggaran diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kemajuan pembangunan tidak hanya terlihat dari peningkatan angka, tetapi juga dari semakin meratanya kualitas hidup di seluruh wilayah.