Kemendikbud Siapkan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Oleh: Lenny DJ. Muda . 19 Maret 2021 . 13:41:16

Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid-19. Salah satu alasan pertimbangan akan diberlakukannya PTM adalah adanya dampak sosial negatif bagi peserta didik yang kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dampak sosial negatif tersebut antara lain penurunan capaian belajar (learning loss), peserta didik yang putus sekolah, hingga kekerasan pada anak. Hal tersebut diungkapkan Mendikbud pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Mendikbud mengatakan, pertimbangan kebijakan PTM ini juga untuk merespons masyarakat (murid, guru, orang tua, pengamat pendidikan, dan pengamat sosial) yang sudah mengharapkan dimulainya PTM. “Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan Asia Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya atau hampir 85 persen sudah menggunakan pembelajaran tatap muka,” kata Mendikbud.

Ia menjelaskan, PTM terbatas perlu diakselerasi dengan mengombinasikan metode PJJ agar dapat tetap memenuhi protokol kesehatan. “Setelah mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan divaksin dosis kedua dan selambatnya tahun ajaran baru, satuan pendidikan diwajibkan untuk memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas,” tuturnya. Ia juga menegaskan, orang tua/wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. “Kedua opsi tersebut harus tersedia,” ujarnya.

Mendikbud menuturkan, saat ini di seluruh dunia belum tersedia vaksin untuk anak, namun banyak negara yang sudah melakukan PTM dengan aman. Karena itu ia sangat mengharapkan peran aktif kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman. Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan PTM.

Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasinya atas arah kebijakan PTM terbatas. “Saya mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan Mas Menteri. Di Aceh, terutama di Aceh Besar, sudah melaksanakan PTM. Di Banda Aceh, PTM dengan sistem bergiliran. Saya sudah berkunjung ke sekolah-sekolah. Memang harapannya semua anak, guru, orang tua ingin PTM, sebagaimana yang Mas Menteri sampaikan,” ungkap Illiza.

Selanjutkan Kemendikbud akan membahas lebih detail mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas bersama tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Rencananya kebijakan ini akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. (kemdikbud)

Agenda

2 Mei 2020

Webinar Hardiknas 2020

Seminar Online dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dengan Narasumber, Dr. Eduart Wolok, ST, MT, Karmila Machmud, MA, Ph.D, Drs. Amin Nusi, M.Pd. Disiarkan langsung dari Fanspage Facebook Universitas Negeri Gorontalo

2 Desember 2019

Job Fair Media Group

Dalam Job Fair kali ini, perusahaan Media Grup akan membuka rekrutmen tenaga kerja untuk seluruh kelompok usaha yang bernaung dibawahnya, mulai dari perusahaan media cetak, percetakan, penyiaran, Daring, Properti, Event Organizer, Sumber Daya Alam dan beberapa kelompok usaha lainnya.

2 Desember 2019

Kuliah Umum 4 Pilar Kebangsaan dan Kepemimpinan 2030

Kuliah Umum oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) yang akan membahas empat pilar kebangsaan dan kepemimpinan 2030 di Gedung Auditorium Universitas Negeri Gorontalo

26 September - 01 Oktober 2018

Hibah eLearning IDB7in1

PIU IDB7in1 UNG memberikan kesempatan untuk dosen yang berminat untuk menyusun modul eLearning langsung pada situs elearning IDB7in1. Untuk user bisa menghubungi email : elearningidb7in1@ung.ac.id
Info lengkap di http://elearning-idb7in1.ung.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=61